SEMANGAT TAK KURANG, MESKI TEMPUH PENDIDIKAN LEWAT JALUR CURAM

Kaki-kaki kecil anak-anak dusun Jurang Sempu melangkah, menempuh tanjakan, menyeberang sungai dan melawan terik  matahari demi mendapatkan ilmu di sekolah. Sekolah merupakan salah satu tempat seseorang mencari ilmu dan pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting bagi anak-anak sebagai penerus bangsa. Akan tetapi masih ada daerah yang kurang mendapat perhatian pendidikan yang seharusnya bisa dirasakan seluruh warga Indonesia. Pembangunan pendidikan di daerah diatur dalam UU NO. 32/2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pelayanan pendidikan dasar (SD dan SLTP).

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang secara geografis sebagian besar wilayahnya perbukitan. Dusun Jurang Sempu merupakan bagian dari desa Dayakan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Desa ini secara geografis berada di wilayah perbatasan Ponorogo dengan Pacitan di sebelah selatan dan perbatasan Wonogori di sebelah barat. Dusun ini dihuni 6 Rukun Tetangga (RT). Akses menuju Jurang Sempu berjarak 3-4 km dari balai desa Dayakan.

Mengacu pada bidang pendidikan, desa Dayakan memiliki 2 Sekolah Dasar. SDN Dayakan 1 terletak di dusun Sekar Putih sedangkan SDN 2 Dayakan terletak di dusun Kliyur. Jarak antara SD dengan dusun Jurang Sempu cukup jauh, terhitung 3-4 km. Akses jalan menuju sekolah dinilai belum memadai dan curam. Ditambah masalah transportasi warga Jurang Sempu yang belum banyak berkendaraan. Hal ini tentu menjadi sudut pandang utama bagi orang tua yang menyekolahkan anaknya bila harus membiarkan buah hatinya yang masih kecil berjalan kaki.

Tahun 2000 untuk menangani masalah pendidikan di daerah pelosok seperti Jurang Sempu, maka atas inisiatif masyarakat dan bantuan pemerintah desa didirikanlah SD pararel di dusun Jurang Sempu. SD paralel tersebut terdiri dari kelas 1 sampai 3 saja, sedangkan untuk kelas 4-6 harus turun lebih jauh ke SD Induk Dayakan 1. Lantas bagaimana peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur akses menuju pendidikan di Jurang Sempu?

Berangkat dari sejarah SD Paralel yang diceritakan oleh Ginanto selaku sekretaris desa, pada tahun 2010 Jagabaya Dayakan mengadakan hajat dan mengundang Yuni Widia Ningsih (wakil Bupati Ponorogo 2009-2014). Saat menghadiri hajatan, wakil bupati yang akrab disapa Mbak Ida ini  pun melihat SD paralel dengan berdinding bambu reot disamping rumah Jogoboyo yang belum tersentuh perhatian pemerintah, Mbak Ida merasa tersentuh untuk membantu. “Dulu ketika hadir disini akhirnya bu Ida mengusahakan bantuan 100 juta untuk SD pararel,” ujar Katimun, Jagabaya Dayakan.

Hingga kini SD paralel itu terdiri 19 siswa, 6 siswa di kelas 1, 4 siswadi kelas 2, dan 9 siswa di kelas 3. Hanya ada 2 ruang kelas, kelas pertama diisi oleh siswa kelas 1 dan 2, sedang kelas kedua diisi siswa kelas 3. Kesadaran masyarakat Jurang sempu terkait pentingnya pendidikan tergugah. Kini hampir semua anak yang sudah waktunya bersekolah pun telah disekolahkan.

Suyatin, seorang warga Jurang Sempu RT 6 yang menyekolahkan anaknya di SD Pararel sangat mengusahakan anaknya bersekolah. Ketika dirumah, Suyatin  mengajari anaknya belajar, dengan harapan masa depan anaknya baik dan bisa membantu orang tua. Suyatin menyatakan bahwa sekolah tersebut gratis, hanya membeli seragam merah putih dan pramuka, sekolah menyediakan seragam olahraga dan batik. Mengenai buku pelajaran pun sudah diberikan oleh pemerintah (Kemendikbud). “Mau sekolah setinggi-tingginya bahkan sampai perguruan tinggi orang tuapun pasti mendukung dan mencarikan biaya,” katanya.Selain itu, semangat menempuh pendidikan bagi anak-anak Jurang Sempu tampak  luar  biasa. Juremi siswa kelas 3 SD Pararel. Setiap harinya berjalan kaki ke sekolah bersama teman dan kakaknya dengan jarak 3-4 km naik turun gunung. Ia sangat bersemangat dalam bersekolah,  tanpa pernah mengeluh. “Gak capek, aku harus tetap belajar, kalau hujan ya pakai jas hujan,” ujarnya dengan semangat.

SD paralel Jurang Sempu hanya memiliki 2 tenaga pengajar, yakni Riyadi yang mengajar sejak tahun 2010 dan sudah berstatus PNS. Ada juga rekannya bernama Dewi Retno. Dewi Retno merupakan seorang guru honorer yang sudah mengabdi di SD Paralel Jurang Sempu selama 10 tahun, terhitung dari tahun 2008 sampai sekarang. Gaji honorer terhitung berkisar 250 ribu per bulan, itupun terkadang tidak diberikan setiap bulan.“Honorer itu gajinya jika dihitung menurut kebutuhan, untuk bensin saja tidak cukup, kira-kira itu hanya 250 ribu sebulan, itupun kadang turunnya tidak setiap bulan, bisa 3-6 bulan baru turun,”  terang Riyadi   kepada LPM aL-Millah.

Berbicara tentang gaji bagi guru honorer, Ginanto selaku sekretaris desa Dayakan mengatakan bahwasanya gaji guru desa tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah desa, karena persoalan hal itu berada dibawah naungan Kemendikbud. Hal ini dibuktikan dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tidak berkomitmen untuk menangani persoalan tersebut. Meski demikian pemerintah desa Dayakan tetap menampung setiap usulan terkait sekolah. Ginanto juga mempertanyakan mengapa SD pinggiran seperti  Jurang Sempu yang dikirim malah guru honorer, seharusnya PNS. “Ketika ada SD pinggiran, entah kenapa yang dikirim guru honorer, bukan yang PNS. SKPD terpisah. Dikira kita independensi, bisa jadi karna kepala dinas gak pernah kesini juga, kita kan ndak tahu,” terang Ginanto.

Kondisi ekonomi warga Jurang sempu mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan tergolong rendah. Di Indonesia dalam menghadapi persoalan ekonomi warga yang rendah, tentu ada progam bantuan yang diberikan pada warga tersebut. Di dusun Jurang sempu, semua warga mendapatkan bantuan berupa PKH (Progam Keluarga Harapan) yang merupakan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. PKH dapat diperoleh berdasarkan data statistik yang dimana tingkat kemiskinannya terhitung dibawah 25%. Bantuan PKH ini keluar setiap 3 bulan sekali sebesar 500 ribu per Kartu Keluarga (KK) pada tahun ini. Tahun sebelumnya memiliki sistem berbeda dimana besar bantuan yang diterima didasarkan jumlah anak yang masih sekolah dalam satu keluarga. Selain PKH ada juga KIP (Kartu Indonesia Pintar). “Tiap tahun 2 kali anggarannya,” ujar ketua RT 6 Jurang Sempu kepada crew.

Selain faktor ekonomi, faktor infrastruktur juga menjadi salah satu kendala pendidikan di Jurang Sempu. Keadaan akses jalan yang cukup jauh dan curam, tentu jalur tersebut membutuhkan pembangunan yang layak, setidaknya aman bagi para pejalan dan pengendara, apalagi jalur itu dilalui anak-anak SD yang menempuh pendidikan. Terkait pembangunan infrastruktur jalan dari pemerintah, Jagabaya setempat mengatakan ada beberapa bagian sudah beraspal dan sebagian besarbelum.“Kendala terbesar itu ya pada insfrastuktur itu,” begitulah keterangan Katimun, Jogoboyo Dayakan.

Ginanto juga mengungkapkan bahwa tak ada korelasi langsung antara SD dan pemerintah desa. Hanya ada koordinasi dari pemerintah desa bersama dengan perwakilan dusun. Banyak siswa yang berjalan untuk berangkat dan pulang sekolah.Kepala Sekolah SD dayakan menyadari medan jalan menuju sekolah Pararel  tidak memadai untuk siswa-siswi yang berjalan kaki. Kemudian diadakan angkutan untuk mengantarkan pulang dengan dikenakan biaya 15 ribu perbulan. Adanya angkutan pun hanya berjalan beberapa waktu saja, sebab beberapa masyarakat tak menyanggupi melakukan pembayaran setiap bulan hingga sempat vakum. Hal itu pernah dimusyawarahkan kembali dengan para orang tua anak yang kemudian disepakati membayar seribu rupiah setiap harinya. Akhirnya angkutan   tersebut  dapat  berjalan hingga sekarang. “Secara singkronisasi, sebenarnya dana dari PKH ataupun KIP bisa disisihkan untuk angkutan tersebut. Lagipula jika dihitung seribu setiap hari maka sebulan mencapai 30 ribu, jauh lebih mahal dari sebelumnya,” terang Ginanto, sekretaris desa saat ditemui crew LPM di kediamannya RT 4.

Jalan di lereng gunung itu begitu curam dan kemungkinan longsor pada musim penghujan. Anggaran dana desa yang terbatas belum bisa merata pada pembangunan insfrastruktur. Pembangunan difokuskan pada titik rawan longsor, akibatnya jalan beraspal terkesan aneh terputus-putus. Pembangunan terbatas itu berupa mengaspal jalan di beberapa titik curam, sedangkan di titik rawan longsor di beri talut atau dinding penahan tanah. Ginanto mengatakan “Dulu ada jalur yang hampir putus, tahun 2017 perbaikan pakai dana desa. Lagipula ada daerah yang butuh perhatian juga. Watu Agungkondisinya pun seperti Jurang sempu. Kalau hanya fokus pada satu tempat ya pasti di demo kita.”

Ginanto juga menyampaikan pembangunan insfrastruktur desa, bahwa sebelumnya pemerintah daerah Ponorogo memberikan anggaran sebesar 200 juta pada tahun 2018. “Dana 100 juta digunakan untuk membuat talut-talut, dan yang 100 juta disimpan dibuat keadaan nanti kalau musim hujan.”

Masyarakat selaku pengguna langsung infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah menanggapi hal berbeda. Suyadi salah satu warga Jurang Sempu mengeluhkan pemerintah masih kurang peduli terhadap infrastruktur jalan. Bahkan datang langsung ke lokasi Jurang Sempu ini hanya sekali. Ketika musim hujan pemerintah setempat beralasan tidak bisa menghadiri acara yang diadakan Jurang  Sempu dengan alasan jalannya jeblok. Tetapi pada musim kemarau juga tak pernah hadir dengan alasan ada acara. “Setiap ada undangan acara pengajian, kepala desa saja tidak pernah datang, alasannya ya ada saja, pernah datang itu hanya sekali.”

Tahun ini dusun Jurang Sempu telah melaksanakan pilkada sebagai wujud demokrasi. Syahroni selaku kepala desa yang terpilih (31/07/2018)  mengkampanyekan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Hal itu mendapat tanggapan dari Suyadi, salah satu masyarakat dusun Jurang Sempu mengharapkan hal itu tidak hanya janji saja. Semoga setelah dilantik segera merealisasikan janjinya. “Ya semoga saja insfrastrukturnya segara di bangun, sesuai janji kampanyenya,” tegasnya. (Yulia,Umar/crew/depth/PJTD/pendidikan)