Cuplikan

Opini

Berita

Esai

Kampus, Politik, dan Ujian Meritokrasi

Senin, November 16, 2026

 

Ilustrasi: Pinterest

Kampus tidak kehilangan independensinya hanya karena sivitas akademika membicarakan politik. Perguruan tinggi justru perlu menjadi ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk menguji kebijakan, menyampaikan kritik, serta memperdebatkan arah kehidupan publik. Persoalan muncul ketika politik tidak lagi menjadi pertukaran gagasan, tetapi berubah menjadi cara untuk mengamankan jabatan, membangun loyalitas kelompok, atau membagikan keuntungan di dalam institusi.

Dinamika suksesi pimpinan perguruan tinggi perlu dibaca dalam kerangka tersebut. Dalam opini berjudul “Ketika Efek Politik Praktis Masuk ke Dunia Kampus” di portal Kementerian Agama, Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik mengingatkan risiko ketika persaingan kepemimpinan diwarnai pembentukan tim pendukung, lobi kepentingan, dan pembicaraan mengenai pembagian jabatan. Gagasan penting dari tulisan itu bukan penolakan terhadap politik di kampus, melainkan pembedaan antara kompetisi gagasan dan transaksi kekuasaan. Pembedaan ini perlu menjadi dasar untuk menilai setiap proses kepemimpinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi landasan yang jelas. Pasal 3 menempatkan kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, dan tanggung jawab sebagai asas pendidikan tinggi. Pasal 8 menyatakan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan harus dilindungi serta difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Sementara itu, Pasal 62 dan Pasal 63 mengakui otonomi perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya, tetapi mensyaratkan akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Dengan demikian, otonomi kampus bukan kekuasaan tanpa pengawasan. Otonomi harus berjalan bersama tanggung jawab kelembagaan.

Kekhawatiran mengenai patronase di perguruan tinggi juga memiliki dasar empiris. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa 77,97 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei melaporkan adanya kasus dosen memperoleh promosi karena kedekatan dengan pimpinan. Sebanyak 68,15 persen satuan pendidikan tinggi juga melaporkan adanya perlakuan khusus pimpinan kepada dosen tertentu. Angka tersebut menunjukkan proporsi satuan pendidikan yang melaporkan kasus, bukan persentase dosen yang memperoleh promosi melalui kedekatan. Data itu juga tidak membuktikan bahwa semua perguruan tinggi melakukan praktik serupa. Namun, temuan tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa relasi personal dan konflik kepentingan perlu mendapat pengawasan dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Ada kekhawatiran bahwa pengisian jabatan birokrasi kampus lebih mengutamakan kedekatan jaringan daripada kompetensi. Dalam tulisannya, Prof. Titik Triwulan Tutik menyebut gejala yang berkaitan dengan praktik kolusi, nepotisme, dan konconisasi. Istilah terakhir merujuk pada kecenderungan mengutamakan lingkaran pertemanan. Gejala ini menunjukkan bagaimana jaringan personal dapat memengaruhi pengisian jabatan dan menggeser pertimbangan profesional. Jabatan akademik dan struktural semestinya diberikan dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, integritas, serta kebutuhan institusi. Jika dukungan kepada pimpinan dibalas dengan posisi, pengangkatan berisiko berubah menjadi mekanisme balas budi. Orang yang memiliki kapasitas dapat tersisih karena berada di luar lingkaran pendukung, sementara pejabat yang terpilih merasa lebih terikat pada kelompok yang mengusungnya daripada pada tanggung jawab institusi. Kondisi seperti ini dapat melemahkan kepercayaan internal dan mengganggu profesionalisme kerja.

Dampaknya juga dapat menjalar ke kehidupan akademik. Dosen atau tenaga kependidikan mungkin memilih diam ketika melihat kebijakan yang bermasalah karena khawatir hubungan profesionalnya terganggu. Mahasiswa dapat kehilangan ruang dialog apabila kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap pimpinan. Padahal, perbedaan pandangan merupakan bagian dari proses pengujian ilmiah. Kesetiaan yang diperlukan kampus bukanlah kepatuhan kepada individu, melainkan komitmen terhadap etika akademik, aturan kelembagaan, dan pencarian kebenaran.

Karena itu, kritik terhadap pimpinan, mosi tidak percaya, dan demonstrasi harus dinilai berdasarkan alasan serta bukti yang menyertainya. Banyaknya peserta aksi tidak otomatis membuktikan kebenaran tuntutan. Sebaliknya, ketidaksetujuan terhadap pimpinan juga tidak dapat dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Setiap pihak perlu menggunakan mekanisme yang sah, membuka dasar argumentasinya, dan bersedia menguji klaim secara terbuka. Prinsip ini menjaga agar aspirasi tetap terlindungi tanpa membiarkan tekanan kelompok menggantikan prosedur.

Organisasi mahasiswa memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Organisasi dapat menjadi ruang pendidikan politik, latihan kepemimpinan, dan pengawasan kebijakan. Keterlibatan mahasiswa dalam isu publik tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa organisasi telah masuk ke politik praktis. Penilaian harus melihat tindakan dan kepentingannya: apakah organisasi memperjuangkan persoalan berdasarkan data dan kepentingan publik, atau justru menjadi alat untuk mengamankan akses, dukungan, dan keuntungan bagi kelompok tertentu. Karena itu, kritik terhadap praktik organisasi perlu didasarkan pada peristiwa yang jelas dan tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh organisasi.

Perbaikan tata kelola harus dimulai dari proses pengisian jabatan. Perguruan tinggi perlu menjelaskan persyaratan calon, tahapan seleksi atau pengangkatan, kriteria penilaian, serta alasan pengambilan keputusan sesuai peraturan dan statuta masing-masing institusi. Mekanisme pengungkapan konflik kepentingan, kanal pengaduan yang dapat dipercaya, dan evaluasi kinerja pimpinan juga perlu berjalan. Kriteria penilaian sebaiknya mencakup mutu pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, kualitas layanan, dan integritas pengelolaan. Prosedur setiap perguruan tinggi dapat berbeda, sehingga pelaksanaannya harus merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi institusi tersebut.

Bagi perguruan tinggi Islam, prinsip amanah, keadilan, kejujuran, dan profesionalisme perlu tampak dalam keputusan kelembagaan, bukan berhenti sebagai nilai yang diajarkan di ruang kelas. Jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemimpin tidak semestinya hanya melayani orang-orang yang mendukungnya dalam proses suksesi. Setelah memperoleh mandat, ia bertanggung jawab kepada seluruh sivitas akademika dan kepada tujuan pendidikan tinggi.

Perguruan tinggi seharusnya sudah kembali pada hakikat sejati sebagai hujjatul ilmi (Pusat argumen ilmiah) dan rahim kebenaran. Kampus bukan arena transaksional untuk memburu kedudukan, melainkan mimbar moral tempat masa depan peradaban dirumuskan melalui nalar yang merdeka dan integritas yang terjaga.

Penulis: Js Tsamrul Fuadi
Editor: Satrio

Features

Cerpen

Puisi

Artikel

Jurnalisme Warga