Foto: Feona

lpmalmiilah.com - Selasa (10/11/2026), Komunitas Kaum Muda Melawan yang merupakan gabungan dari organisasi mahasiswa UIN Ponorogo melakukan aksi di depan gedung DPRD Ponorogo. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsolidasi sebelumnya. Sebelum menuju titik aksi, para mahasiswa dari kampus 1 maupun kampus 2 mulai berkumpul pada pukul 08.20 WIB di depan Graha Watoe Dhakon dan mulai mobilisasi menuju Alun-Alun Ponorogo untuk koordinasi pada pukul 08.40 WIB. Setelah itu, para Mahasiswa bergerak menuju Gedung DPRD untuk memulai aksi. Aksi tersebut berlangsung sekitar 3 jam dengan membawa tuntutan yang diputuskan saat konsolidasi final.

Aksi ini membawa 10 tuntutan, yaitu peninjauan ulang objek Pajak Penambahan Nilai (PPN), stabilisasi kebijakan fiskal, evaluasi survei pendataan desil dan ketimpangan ekonomi masyarakat, tetapkan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) sebagai bencana nasional serta usut tuntas perusahaan dan pejabat pemerintahan yang terlibat, menuntut pemerintah melaksanakan secara optimal UU No. 24 Tahun 2007 Bab 7, tegakkan supremasi sipil dan kembalikan militer ke barak, berikan jaminan kebebasan berpendapat sesuai asas demokrasi serta bebaskan tahanan politik, transparasi dan evaluasi program prioritas pemerintah, menolak RUU Penyiaran 2026, dan perbaiki pola komunikasi serta etika pejabat publik yang merusak marwah.

Para demonstran meminta agar Plt. Bupati Lisdyarita dan ketua DPRD Dwi Agus Prayitno keluar dari gedung menemui mahasiswa dan duduk bersama mereka untuk mendengarkan tuntutan mereka dan menandatangani 10 tuntutan tadi. Tetapi hanya ketua DPRD yang turun dan menandatangi petitum. Sedangkan, Plt. Bupati Lisdyarita saat ini dikabarkan berada di Surabaya, tutur ketua DPRD. Mahasiswa tetap menuntut respon dari Plt. Bupati dan mendesak jika sebelum tanggal 17 mendatang belum ada tindak lanjut, maka mahasiswa akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak. “Kami menyepakati sebelum tanggal 17 sudah ada dialog dengan kawan-kawan mahasiswa.“

Dokumen: Kaum Muda Melawan

Adrian Maulana sebagai koordinator umum dari aksi hari ini menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang akademis, tidak anarkis, dan tertib. “Untuk aksi tetap tertib dan nyaman, itu tadi kan awalnya kita berangkat dari kampus, dan kita membawa almamater Republik Mahasiswa (RM)  UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Jadi kita melakukan penyadaran tidak boleh anarkis, kita mencerminkan seorang akademis, harus tertib, kondusif, dan sesuai yang ada di Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat), seperti itu.“ paparnya.

Momentum aksi yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pahlawan ini diharapkan agar menekankan semangat nasionalisme dan tidak hanya diperingati sebagai agenda seremonial. Selain hal tersebut, Adrian Maulana selaku Koordinator Umum juga menyatakan bawasanya gerakan ini berlandaskan kemanusiaan, yang bewujud dari salah satu tuntutan yaitu mengenai perluasan hak sipil. “Direktur Utama (Dirut) dan lain-lain itu diisi oleh militer. Sedangkan itu merupakan banyaklah komsaris-komisaris yang diisi oleh militer dan itu hal yang sebenarnya masuk dalam militerisme. Dan ya itu menggeser perluasan wilayah sipil digeser oleh mereka,“ tegas Adrian.

Ditengah aksi, kericuhan terjadi ketika salah satu oknum ASN terlihat menertawakan dan merekam aksi mahasiswa menggunakan ponsel. Tindakan tersebut memicu emosi massa. Para mahasiswa pun meminta oknum ASN yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka kepada mahasiswa. Lebih lanjut, pihak DPRD Ponorogo juga meminta maaf jika ada oknum pegawai yang menyulut emosi massa. 

Penjelasan lain dari Fathan selaku Koordinator Lapangan dari Program Studi Management Pendidikan Islam menjelaskan bahwa Fakultas Tarbiyah membawa isu tentang pemisahan anggaran MBG dari 20% anggaran APBN untuk pendidikan dan perbaikan kurikulum. “Nah,disini kami membawa isu tentang pendidikan. Pertama itu adalah untuk menyegerakan pemindahan anggaran pendidikan yang dipotong 20% untuk MBG itu untuk segera dipisahkan dari anggarannya, karena 20% APBN yan dipotong untuk MBG itu sangat merusak pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, itu tentang pembelahan kurikulum yang mana kurikulum pada saat ini sering berubah-ubah yang mana membuat pembelajaran di indonesia itu menjadi carut marut dan dari tenaga pendidik juga bingung harus adaptasi “ 

Ari Afrian Effendi sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah berharap setelah aksi ini untuk kedepannya ruang-ruang sipil untuk ekspresi dan bersuara serta agar elemen mayarakat dkembalikan ketupoksinya.‘‘Saya berharap untuk kedepannya ruang-ruang sipil untuk berekspresi, untuk bersuara dan memberikan ruang yang aman, nyaman dan juga bebas kepada kami masyarakat sipil dan kemudian saya juga berharap militer dikembalikan kebarak, dikembalkan ketupoksinya, dikembalikan ketempatnya, dan dikembalikan sebagaimana fungsinya.“