Pariwisata Gunung Beruk Mati, Pilih Abai atau Reaktivasi?

Opini: Albhet

Wisata alam menjadi destinasi asik mengisi sela-sela kekosongan, keindahan alam seolah menjadi magnet untuk wisatawan selalu berkunjung. Biasa, wisata alam mudah ditemui di pedesaan dengan ciri khas keautentikan serta experience kental. Salah satu ciri menonjol antar wisata terletak pada posisi demografi alamnya, seperti demografi dataran rendah yang condong menawarkan pantai sebagai wisata, hingga dataran tinggi menawarkan gunung dan bukit sebagai wisata alam. Warga Desa Karangpatihan, dalam proses penggalian potensi, menjantur Gunung Beruk sebagai ekowisata yang menawarkan keindahan view sekaligus trendy. Pengelolaan wisata menjadi suatu hal yang penting untuk kemudian menggali potensi sumber daya. Lantas pada kenyataannya, apakah sudah maksimal pengelolaan yang terjadi?

Meyakini keindahan serta peluang Gunung Beruk secara langsung, saya percaya sebagai ekowisata tentunya memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat Desa Karangpatihan, menurut Awanda Rizki Ananta dalam skripsinya, dampak positif ini terasa dalam pembangunan infrastruktur desa, sebagai contoh masuknya listrik PLN dan perbaikan terhadap infrastruktur jalan. Namun roda terus berputar, hingga tibalah masa ketenaran Gunung Beruk berakhir. Kini Gunung Beruk sudah jarang dijadikan sebagai destinasi wisata, fasilitas Gunung Beruk pun demikian telah menyatu dengan alam. Hampir rata.

Covid-19 menjadi salah satu faktor mangkraknya proses pengelolaan, juga memberi dampak buruk terhadap ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat. Banyaknya warung UMKM yang semula beredar di kaki wisata Gunung Beruk, kini hanya tinggal beberapa warung saja, bahkan terkonfirmasi jika kini hanya tinggal 2 warung UMKM yang berada di kaki Gunung Beruk. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Teguh selaku ketua pengelola wisata Gunung Beruk.

Pemerintah Desa seharusnya menganggap serius permasalahan ini. Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan penurunan drastis minat pengunjung terhadap program pariwisata Gunung Beruk, akan tetapi juga mengakibatkan hilangnya pemasukan bagi warga Karangpatihan yang sebelumnya mengandalkan pariwisata sebagai sumber penghidupan mereka. Selain itu, pemerintah desa bersama dengan pengelola pariwisata seyogayanya bersinergi dan melakukan kajian lebih masif tentang profil dan preferensi wisatawan potensial pasca Covid-19. Memahami kembali trendy, target market, memperbanyak referensi, serta menjalin MOU dengan berbagai pihak swasta sebagai ajang promosi dan pengembangan ke arah yang lebih baik menyesuaikan dengan pola wisatawan. Kira-kira langkah apa yang perlu terealisasikan?

Dalam sesi tanya-jawab yang dilakukan dengan Pengelola Wisata Gunung Beruk, Teguh, menyinggung minat pengunjung pasca Covid-19 kini tak lagi tertarik dengan dunia wisata, tapi kini mereka lebih tertarik dengan kafe bernuansa modern. Pandangan penulis, Wisata Gunung Beruk dapat memadukan gaya ciri khas minat pengunjung pasca Covid-19 dengan gaya pariwisata sebelum Covid-19. Gaya pemikiran ini seharusnya dapat dijadikan sebagai kritik guna membangun pariwisata, pengelola serta perangkat desa dapat menawarkan kafe bernuansa modern dengan view alam khas pegunungan, hal ini akan menjadi ikon dari sebuah pariwisata.

Kemudian, pemerintah desa juga perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengelola wisata dalam manajemen pariwisata dan pembangunan ekonomi lokal. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan terkait. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai alat penggerak wisata juga menjadi salah satu faktor mangkraknya destinasi wisata ini. Melihat banyaknya masyarakat pengelola tergiur tawaran menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Seperti yang disampaikan oleh Teguh selaku Ketua Pengelola wisata dalam sesi wawancara yang berlangsung. Sedikit demi sedikit anggota Karang Taruna sekaligus pengelola wisata Gunung Beruk meninggalkan desa. Kondisi tersebut mengartikan jika telah terjadi pemudaran kesadaran akan potensi desa.

Kurangnya sumber daya manusia yang terjadi karena tergiur tawaran menjadi TKI merupakan masalah serius yang merugikan pengelolaan destinasi wisata seperti Gunung Beruk. Kepergian anggota Karang Taruna dan pengelola wisata ini mengakibatkan roda pengelolaan berhenti, meninggalkan desa tanpa arahan dan pemeliharaan yang diperlukan. Terlebih lagi, situasi ini diperparah dengan Covid-19 yang membuat kesadaran akan potensi desa semakin pudar. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan wisata secara lokal, serta upaya untuk memperkuat sumber daya manusia di tingkat desa agar tidak tergiur dengan tawaran yang tidak berkelanjutan secara jangka panjang. Dengan demikian, pengelolaan destinasi wisata seperti Gunung Beruk dapat dipulihkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat setempat dan kelestarian lingkungan.

Reaktivasi sumber daya manusia tentunya menjadi tanggung jawab semua unsur elemen masyarakat Desa Karangpatihan, pengaktifan kaderisasi ini mendorong lahirnya perencanaan dan pelaksanaan program-program pariwisata, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan pariwisata di desa mereka. Reaktivasi tentunya harus dibarengi dengan branding yang sesuai pula. Mengembalikan nuansa ramainya Gunung Beruk, perlu kiranya menggunakan teknologi informasi melalui berbagai media sosial untuk kemudian memancing minat pengunjung. Dengan memanfaatkan platform digital seperti Tiktok, Instagram, Youtube, dan media sosial booming lainnya.

Masalah saling berkaitan, mangkraknya pengelolaan di desa ini berlanjut pada rusaknya sarana prasarana wisata hingga mengakibatkan butuh surplus dana besar untuk membangkitkan kematian suri ini. Dalam konteks ini, potensi ekowisata yang belum dimanfaatkan secara maksimal menambah kompleksitas masalah tersebut. Tentunya diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memperkuat kesadaran akan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi melalui potensi ekowisata. Dengan demikian, upaya pemulihan dapat dilakukan secara berkelanjutan, menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitar.