Peringati Hakordia melalui Kopdar Integritas, Pakar: Masyarakat Abai, Korupsi Tak Akan Berakhir

Foto: Arifin

lpmalmillah.com - Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Kongan Cooperative bersama Mucoffee dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Madiun menggelar kegiatan Kopdar Integritas. Acara tersebut digelar di Gedung Ramayana, Jl. Pahlawan No. 57, Kota Madiun, pada Rabu (10/12/2025) yang dimulai pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dihadirkan sebagai ruang dialog publik untuk menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas, memperkuat literasi antikorupsi, serta mendorong terciptanya gerakan sosial yang lebih luas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Acara dibuka dengan penampilan live akustik oleh Daniel Rumbekwan, pertunjukan Semacam Wayang oleh Yudha Ibnu Mutaqin, dan nonton bareng film “Catatan Merah Andika”. Setelah itu, diskusi utama menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dadang Trisasongko selaku Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Dewan Transparency International Indonesia (TII), Aditya Wiguna Sanjaya selaku Pakar Hukum Pidana dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA), serta Erlangga Adikusumah dari Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir via daring.

Dalam pemaparannya, Dadang menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah mengakar dalam cara masyarakat berpikir dan bertindak. Korupsi merupakan bagian dari fraud atau kecurangan yang pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan. “Korupsi secara umum itu adalah penyalahgunaan kepercayaan. [Semisalnya] saya sudah dipercaya jadi pejabat, tapi saya salah gunakan itu,” kata Dadang.

Dadang pun menilai bahwa melemahnya upaya pemberantasan korupsi turut dipicu oleh kondisi lembaga antirasuah. Ia menyoroti revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019 berdampak signifikan terhadap kinerja dan independensi lembaga tersebut. “Kinerja KPK terus menurun dan independensinya digadaikan. Alat untuk memberantas korupsinya saja melemah,” ujar beliau.

Lebih lanjut, Dadang juga memaparkan bahwa gerakan antikorupsi di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu reformasi struktural, perubahan cara berpikir dan perilaku, serta penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Di akhir, ia menekankan bahwa gerakan antikorupsi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. “Apa yang bisa dilakukan oleh orang Madiun? Lakukan hal-hal yang bisa dilakukan, sekecil apa pun,” tegasnya.

Usai pemaparan Dadang, sesi diskusi dilanjutkan oleh Aditya Wiguna Sanjaya yang menjelaskan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ia memaparkan bahwa regulasi tersebut menguraikan secara lebih rinci 30 bentuk perbuatan koruptif. Dari keseluruhan kategori tersebut, terdapat tujuh jenis tindak pidana korupsi yang utama, yakni kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Aditya kemudian menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Menurutnya, budaya hukum merupakan respons terhadap substansi dan struktur hukum yang ada. “Jika masyarakat abai terhadap budaya hukum, maka sampai kapan pun korupsi tidak akan bisa berakhir. Integritas menjadi kunci,” tegasnya.

Sebagai narasumber terakhir, Erlangga mengakui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih menghadapi tantangan. Ia menekankan bahwa peran masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan. Dari aspek pengawasan, publik dapat berkontribusi dengan memantau jalannya pemerintahan dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada KPK. “Masyarakat bisa mengawasi dan melaporkan ke KPK,” ujarnya melalui sambungan daring.

Setelah seluruh narasumber menyampaikan pemaparannya, kegiatan berlanjut pada sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pada penghujung acara, rangkaian kegiatan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh perwakilan BEM Madiun bersama para peserta yang hadir terkait penangkapan dua aktivis lingkungan asal Madiun, Adetya Pramandira (Dera) dan Fathul Munif.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Sapta Rahita selaku Direktur Artistik Kongan menguraikan bahwa kopdar ini lahir dari kepedulian dan keresahan teman-teman penyelenggara terhadap isu korupsi yang makin kompleks. “[Acara] ini tidak hanya seremonial, tetapi merupakan time stone, tonggak, atau penanda bahwa kami masih peduli terhadap persoalan-persoalan seperti ini,” jelas Sapta.

Sapta berharap kegiatan ini dapat membuka pemahaman publik mengenai persoalan korupsi yang lebih luas daripada sekadar penyalahgunaan uang negara. “Sebagian dari kita mungkin hanya mengaitkan korupsi dengan persoalan uang. Padahal korupsi jauh lebih luas dari itu,” ujarnya.

Sementara itu, Ismail Hamdan, Presiden Mahasiswa BEM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bhakti Husada Mulia menilai bahwa pemerintah belum menunjukkan keberpihakan penuh dalam agenda pembersihan institusi negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Ada banyak kebijakan yang justru dianggap melemahkan upaya antikorupsi, sementara transparansi dan penegakan hukum masih belum konsisten,” ujarnya.

Ismail menambahkan pesan bagi pemerintah dan masyarakat agar terus menjaga komitmen terhadap gerakan antikorupsi. “Untuk pemerintah, perkuat kembali komitmen, jangan alergi kritik, dan jalankan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Untuk masyarakat, jangan apatis karena korupsi merampas hak-hak dasar kita,” tegasnya.

Antusiasme peserta juga terlihat dalam tanggapan Anggun, peserta asal Ponorogo. Ia mengaku tertarik mengikuti acara ini karena topiknya relevan dan narasumbernya kompeten. Menurutnya, pesan terpenting dari materi yang disampaikan adalah upaya memberantas korupsi harus dimulai dari diri sendiri. “Yang paling penting tadi sebenarnya lebih ke diri kita sendiri. Ada tiga elemen yang dijelaskan, yaitu sistem, orang, dan peraturan atau policy,” ungkapnya.

Di akhir wawancara, Anggun menyampaikan harapannya agar pemerintah menunjukkan integritas yang lebih kuat dan menjauhi praktik koruptif. “Harapannya untuk penumpasan korupsi, semoga para pelaku segera diberantas dengan tegas dan UU Perampasan Aset segera disahkan,” pungkasnya.

Reporter: Naufal, Arifin
Penulis: Arifin
Editor: Rena