Bawa Tuntutan Minyak Hingga Reyog, Aliansi Mahasiswa Ponorogo Kembali Gelar Aksi

 

 (foto: Titah)

lpmalmillah.com - Aliansi Mahasiswa Ponorogo kembali menggelar aksi pada Selasa (12/04/2022). Aksi tersebut dilaksanakan di depan Gedung DPRD Ponorogo mulai pukul 10.00 WIB. Aksi ini diikuti oleh kurang lebih 250 mahasiswa dengan membawa tuntutan terkait kelangkaan dan kenaikan minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM), dan pengawalan budaya Reyog Ponorogo.

Menurut Aldila Mayang selaku Koordinator Umum, tuntutan aksi ini mengacu pada isu-isu nasional maupun isu lokal yang menjadi perbincangan nasional, yakni Reyog Ponorogo. “Kita mengacu pada isu-isu nasional yang saat ini booming serta isu lokal, yakni Reyog Ponorogo,” jelasnya.

Aldila juga menerangkan tentang kelalaian pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang timbul di Ponorogo saat ini, termasuk pengawalan budaya Reyog Ponorogo yang sejak empat tahun lalu belum selesai. “Para seniman Reyog kecewa terhadap pemerintah yang tak kunjung menuntaskan berkas pendaftaran agar Reyog segera diakui sebagai warisan budaya,” jelas Aldila.

Perihal masalah Reyog Ponorogo yang tidak kunjung didaftarkan sebagai warisan budaya, Sunarto selaku Ketua DPRD Ponorogo mengaku turut prihatin. Selain itu, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkannya menjadi warisan budaya. “Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi (untuk mendaftar) seperti melakukan pertunjukan minimal di sepuluh negara,” jelas Sunarto.

Arya Saputra selaku peserta demo pun mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam pengawalan Reyog Ponorogo. Apalagi, di tengah isu klaim negara lain saat ini. “Saya juga orang asli Ponorogo, karenanya Reyog juga fokus utama saya. Karena itu, bagaimana konsistensi dari pemerintah dalam mengawal Reyog Ponorogo jika diklaim oleh negara lain?” ungkap Arya.

Selain itu, terdapat pula beberapa tuntutan lain yang diajukan oleh peserta aksi sebagai berikut:

1.      Menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang menyengsarakan rakyat.

2.      Menuntut kesanggupan pemerintah dalam penyediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite.

3.      Mendesak dan menuntut kesanggupan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

4.    Mendesak DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Tindak Pindak Kekerasan Seksual (TPKS).

5.      Tolak pencabutan peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2021.

6.      Usut tuntas dan adili mafia minyak goreng.

7.      Mendukung penuh pelestarian budaya Reyog Ponorogo dan meminta konsistensi pemerintah dalam mengawal pengajuan Reyog Ponorogo ke UNESCO.

Mendengar berbagai tuntutan yang diajukan, Sunarto menanggapi bahwa DPRD bersama dengan kepolisian siap mengusut berbagai tindakan yang tidak dibenarkan, seperti mafia minyak. Sementara itu, masalah terkait harga bahan bakar merupakan kewenangan dari pemerintahan pusat. “Jadi masalah BBM bukan ranah kita, ini ranah pemerintah pusat.” ungkap Sunarto.

Terkait pelaksanaan aksi, Artur Kridayantoro Pratama, salah satu peserta demo, menganggap bahwa sikap mahasiswa sudah benar dalam menyampaikan aspirasi ke pemangku kebijakan. “Yang dilakukan mahasiswa ini sudah benar karena menurut saya rakyat tidak bisa bersuara karena tidak ada gerakan untuk menyalurkan aspirasi ke atas,” tuturnya saat diwawancarai setelah aksi.

Dengan tuntutan yang telah diajukan, Aldila menyatakan bahwa DPRD siap mengawal agar tuntutan tersebut sampai kepada DPRD Pusat. “Dewan memfasilitasi kita dengan mengawal pengiriman tuntutan ini ke DPRD pusat dalam dua bentuk. Pertama, di wilayah elektronik dengan email. Kedua, menggunakan kantor pos." Pungkas koordinator umum Aliansi Mahasiswa Ponorogo tersebut.

 

Reporter: Cantrisah, Iza